fungsi perangkat daerah. naruku tapet nad isgnuf tapet gnay haread takgnarep isasinagro kutneb-mem ,amatreP :halada hareaD takgnarePnarabmeL nahabmaT ,01 romoN 6102 nuhaT gnalaM atoK hareaD narabmeL( hareaD takgnareP nanusuS nad nakutnebmeP gnatnet 6102 nuhaT 7 romoN gnalaM atoK hareaD narutareP . fungsi perangkat daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah C. Mengingat : 1. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat beserta perubahannya, pada Bab II pasal 2 huruf a disebutkan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan Sekretariat Daerah Tipe-A. 15 Sep 2023 • Sidang Tipiring Terhadap Warga yang Buang Sampah Liar Dilakukan Pekan Depan. Unit pelayanan terpadu tersebut merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perizinan. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentangPerangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Pengumpulan data dilakukan dengan Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 10. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan. BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi pelaksanakan urusan keuangan seperti : Verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya; serta. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah D. TUGAS DAN FUNGSIDasar : Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. 1. Fungsi legislatif di negara Indonesia dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 10. 3 Maksud. 1 Pengertian Pemerintah Daerah. (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, melaksanakan urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, danPelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai bulan Januari Tahun 2017. Urusan Wajib – Pelayanan dasar: Perangkat Daerah Surabaya eksisting: 1. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Perda Kota Medan No. bahwa kedudukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi. Unit Kerja bidang keuangan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di bidang keuangan. 15 Sep 2023 • BLUD Air Minum Kota Cimahi Pasok Bantuan Air Bersih Setiap Hari. Judul. Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan berbasis pada e-planning. 2. IV. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Nomenklatur; 9. Ketentuan mengenai. 2. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Tahun. bahwa perangkat daerah merupakan unsur. IDENTITAS PERANGKAT DAERAH Nama Urusan Pemerintahan : Disdukcapil Daerah : Provinsi Tipe Perangkat Daerah : A C. 5. Penyusunan Renstra PD tersebut berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Data Perangkat Daerah - Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita. Review Rancangan Awal RKPD E. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Paragraf 1. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum; 2. 11 Peraturan Daerah Ini mulai berlaku. Pasal 14 Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 1 Januari 2020, Ketentuan Pasal 15 dihapus. Paragraf 5 Asisten Pemerinta. Badan. bahwa peningkatan pelayanan publik oleh perangkat daerah. tersebut, maka Kepala Daerah Kabupaten/Kota dibantu oleh perangkat daerah. Peraturan Perundang-undangan. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju. Pendidikan: a. Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN 1907– 4298, Volume 13 Nomor 1A, Februari 2017 : 269 - 276 FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP PERANGKAT DAERAH (PD) PEMERINTAH KOTA MANADO Maria Grace Damopolii Leonardus R. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 10. Ada beda tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah yang melaksanaan urusan wajib/Pilihan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang. Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah. Melalui evaluasi terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah diharapkan menghasilkan organisasi perangkat . Adapun latar belakang. Bagian Kesatu . 4. 2. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 5 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KOTA METRO. Pasal 16 (1) Rumah Sakit Daerah provinsi yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Pembentukan - 8 - Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BULUNGAN,. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. 1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2. 2016, No. bahwa untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran perlu penataan kembali struktur tugas, fungsi perangkat daerah; b. Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah. Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, ketentuan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing unsur organisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri; c. Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah 5. efektivitas; d. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Rancangan Renstra-PD yang memuat kebijakan, program,Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs Tipe Dokumen. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 35 Bab 3. 2. BPKAD sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu Gubernur dalam kaitanya n melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi Kewenangan Provinsi Jawa Tengah, dihadapkan dengan tantangan-tantanganPerangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dokumen ini berisi ketentuan mengenai struktur, tugas, fungsi, dan mekanisme kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi. Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta; o. Manusia sebagai perangkat daerah yang menjalankan peran sebagai unsur penunjang Urusan. Baca juga: UMR adalah Upah Minimum Regional, Apa Bedanya dengan UMP dan UMK?ABSTRAK: Bahwa Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Perlu Didukung Oleh Sumber Daya Manusia Yang Berasal Dari Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan, Dan Tim Penunjang Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa. 2. Judul. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan tugas, fungsiFungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo antara lain: Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah; Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diidentifikasi. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Terkait dengan Keuangan Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang PembentukanPerangkat Daerah, maka perlu meninjau kembah Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. efektivitas; d. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah,. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2020 tentang Kedudukan, ABSTRAK: bahwa berdasarkan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah. fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pencabutan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). 2021. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2. 1. Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Persandian. Kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan kembali Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah yaitu Biro Pengelola Perbatasan Negara, dimana Biro Pengelola Perbatasan Negara Setda Maluku. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya menghadapi beberapa permasalahan. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom. Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah; Mengingat : 1. 2. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. 2 2. 1. Susunan Organisasi Perangkat Daerah; 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (biasa disingkat. c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahPeraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan . Daerah. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai: 1. Dalam hal perencanaan pada Perangkat Daerah dengan urusan wajib/pilihan, dilakukan secara tehnis inti operasional (the operating core), sementara di. TENTANG. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ABSTRAK: a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Perangkat Daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 terdiri dari; Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah, serta untuk kabupaten/Kota perangkat daerah ditambah dengan kecamatan. (3) Rincian. 2. Daerah adalah Kota Pariaman,. fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah B. Desentralisasi. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melaluiABSTRAK: bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa berkenaan kebijakan penyederhanaan birokrasi sesuai ketentuan. Dinas Pemadam Kebakaran 6. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA DEPOK, Menimbang : a. TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Sekretariat Daerah Paragraf 1 Kedudukan Pasal 2 Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. melaksanakan evaluasi tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah hasil monitoring kelembagaan sebagai bahan untuk penyempurnaan penataan Organisasi Perangkat Daerah; j. 6 Yang terjadi pada saat penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Malang periode 2009-2013 kemudian adalah menyusun program dan kegiatan Bagian sebagai cikal-bakal Rencana Kerja tahunan Bagian. 3 Kinerja Pelayanan PD 2. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 9. KOMPAS. 2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan. organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Strategis Perangkat Daerah tahun 2017 – 2022 . terdapat potensi beban kerja yang tidak berimbang di internal beberapa unit kerja masing-masing Perangkat Daerah. Tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. b. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,. PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SLEMAN, Menimbang : a. Nomor. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan. (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah. dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Pasal 2 (1) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini. 3. Tika Yanti. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021. 1 Telaahan. 1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan 2. 6. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/ kota. 4. 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang. Pelaksanaan kerja pembangunan pemerintah daerah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Pengendalian Penataan Perangkat Daerah adalah upaya untuk menjamin penataan perangkat daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah, perlu pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota; b. ABSTRACT Existence Governance of visible Area see section 18 sentence of UUD RI of. 7. No. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah. Kriteria Perangkat Daerah; 4. 5 Penelaahan Usulan Prgram dan Kegiatan Masyarakat BAB III : TUJUAN DAN SASARANPERANGNJAT DAERAH 24 3. Mengingat : 1. tugas dan fungsi c. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyerenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terdapattindih dengan tugas dan fungsi perangkat daerah lainnya; Apabila terdapat pembagian tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka pemerintah daerah wajib melakukan penyesuaian sesuai. Sekretariat Daerah mempunyai fungsi: a. 2. fungsi perangkat daerah. 6. fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. PEMSENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS ; Pasa15 (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD/B. Mengingat : 1. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanahkan Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, maka perlu mengatur. Dinas Kesehatan 7. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang. 1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan 2. 2. 3. Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Tertuang Dalam Peraturan Daerah ( Perda ) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta :. 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah DETAIL. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Bukan hanya itu saja, Bappeda ini juga merupakan Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) yang jadi bagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan pemangku kepentingan untukMenetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA. Pasal 7organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sura- KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Perangkat Daerah Provinsi Paragraf 1 Sekretariat Daerah Provinsi Pasal 7 (1) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan unsur staf. Permasalahan Faktor . 6 Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyl sebagai berikut. bahwa penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional berdampak pada susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah; c.